UNUD Bantu Pendampingan Hukum, Jubir Rektor: Himbau Pers Beritakan Berimbang

JIMBARAN - Klarifikasi yang dikirimkan Universitas Udayana melalui Juru Bicara Rektor Universitas Udayana tertanggal 15 Februari 2023, Jimbaran, mengenai Penetapan Tersangka dalam Perkara Dugaan tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Universitas Udayana yang diterima redaksi.

Disana menyebutkan, Sehubungan dengan adanya surat resmi penetapan tersangka dalam perkara dugaan tentang tindak pidana korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Udayana oleh pihak Kejaksaan Tinggi Bali tertanggal 8 Februari 2023, yang baru diterima oleh pihak Universitas Udayana pada tanggal 14 Februari 2023, maka bersama ini dapat kami sampaikan klarifikasi

Baca juga: Taufik Basari: Revisi UU Narkotika Fokus Tindak Hukum Bandar

sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar ada 3 pejabat Universitas Udayana yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tentang tindak pidana korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Udayana. Berdasarkan pasal yang disangkakan, maka diduga ke-3 pejabat tersebut terlibat dalam kasus gratifikasi. 

Baca juga: Supriansa: UU Hukum Acara Perdata Mendesak Direvisi

Guna menghormati dan menjamin hak-hak dari ke-3 pejabat tersebut, maka Universitas Udayana akan memfasilitasi bantuan pendampingan hukum selama proses hukum berjalan.

2. Bahwa keberadaan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dalam konteks penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Udayana merupakan tindakan yang sah berdasarkan atas hukum. 

Baca juga: Heru Widodo: Berbatasan Langsung dengan Negara Lain, Batam Perlu Pengamanan Ekstra

Begitu juga dalam teknis penerimaan sampai dengan pengelolaan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), secara tegas dapat disampaikan bahwa Universitas Udayana sangat berhati-hati. 

Segala hal yang menyangkut teknis penerimaan sampai dengan pengelolaan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) senantiasa dikoordinasikan dengan pihak kementerian terkait.

Baca juga: Gawat, KPK Membuat Program Desa Antikorupsi

Bahwa pembayaran yang berasal dari sumbangan pengembangan institusi seluruhnya masuk ke dalam keuangan negara dan tidak ada ke pribadi manapun yang dapat dibuktikan melalui rekening koran dan Sistem Teknologi Informasi/ digital dengan aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan (SIAKU). 

Hal ini yang juga menjadi salah satu contoh bentuk kehati - hatian dan transparansi dari Universitas Udayana dalam konteks pengelolaan keuangan negara.

Baca juga: Guspardi Gaus: Komisi II Komitmen Selesaikan Alas Hukum Provinsi, Kabupaten dan Kota

Bahwa Universitas Udayana sangat menyayangkan adanya framing pemberitaan di beberapa media massa dan akun media sosial yang bernuansa menjatuhkan citra Universitas Udayana. 

" Sebagai lembaga pendidikan tinggi negeri yang memiliki hak untuk menjaga kepentingan hukum lembaganya, maka Universitas Udayana menghimbau agar pelaku pers dan/atau pengelola akun media sosial dapat membuat pemberitaan yang bersesuaian dengan kaidah-kaidah kode etik jurnalistik, " sebut Putu Ayu Asty Senja Pratiwi, SS, M.Hum, Ph.D., selaku Juru Bicara Rektor Universitas Udayana. (Ray)